TVRINews, Kabupaten Serang
Pengentasan kemiskinan di Indonesia membutuhkan penanganan secara sistematis dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tecermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan masih terdapat 18 juta keluarga di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebagai salah satu upaya mempercepat penanganan persoalan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, merumuskan kebijakan yang memperbolehkan penggunaan dana desa untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan perbaikan rumah, terutama bagi masyarakat desa yang membutuhkan hunian layak. Pemerintah desa dapat mengalokasikan dukungan untuk membantu renovasi RTLH dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran desa.
Namun, penentuan besaran bantuan maupun penerima manfaat tidak dapat dilakukan secara sepihak. Seluruh usulan harus dibahas dan disepakati melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa.
“Kementerian Desa membolehkan dana Desa itu digunakan untuk rehab rumah tidak layak huni musyawarah Desa. Inilah implementasi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” jelas Yandri Susanto, Menteri Desa Dan PDT, Sabtu, 21 November 2026.
Melalui kebijakan tersebut, Yandri Susanto berharap penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah pusat, tetapi juga mendapat dukungan dari pemerintah di tingkat desa.
Dengan demikian, keterlibatan pemerintah desa diharapkan dapat mempercepat upaya penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan.










